Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government
Bagikan ke : Facebook | Twitter | Google+
Nama Lengkap : DENNI DARSONO, S.Kom.
NIP : 198012252008012010
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Tempat/Tgl. Lahir : Cappawengeng, 25 Desember 1980

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo


Tugas Pokok

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.


Fungsi

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government;

  2. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government;

  3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government;

  4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government.


Rincian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
  2. membagi pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
  3. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi penigkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
  5. melaksanakan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Penyediaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  6. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Penyediaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  7. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Penyediaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  8. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
  9. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang informatika dan persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  10. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang informatika dan persandian dengan unit kerja terkait bedasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  11. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Informatika dan Persandian; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Regulasi Terkait