Kepala Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan layanan dan tata kelola e-Government, pengembangan aplikasi dan pengelolaan data center, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan teknologi informasi komunikasi terintegrasi pemerintah daerah, pengendalian penyelenggaraan jasa menara tekomunikasi dalam wilayah daerah, Layanan tata kelola, operasional, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Kepala Bidang Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;

2. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;

3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian;

4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian.

1. merencanakan operasional di bidang informatika dan persandian berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
2. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
4. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
5. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
6. menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan e-government, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan data center, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan e-government, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan data center, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
9. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik