Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
Bagikan ke : Facebook | Twitter | Google+
Nama Lengkap : SUPARDI, SE
NIP : 198005182007011011
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang, 18 Mei 1980

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo


Tugas Pokok

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.


Fungsi

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;

  2. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;

  3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;

  4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.


Rincian Tugas

  1. merencanakan operasional dibidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
  2. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. membagi tugas bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
  4. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
  5. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
  6. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan Humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
  7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
  9. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Regulasi Terkait